pajak

Optimum Payroll, Solusi Perhitungan PPh 21 Tepat dan Akurat

Pembayaran gaji karyawan tentu tidak bisa dilepaskan dari Pajak Penghasilan atau PPh. Kewajiban membayar pajak bukan hanya dibebankan pada perusahaan semata, tetapi juga individu berpenghasilan. Perhitungan pajak bagi individu yang sudah punya NPWP atau belum akan berbeda. Begitu juga dengan status karyawan tetap atau tidak tetap.

PPh 21 menjadi salah satu jenis pajak paling familier karena terkait langsung dengan pembayaran gaji. Mempelajari perhitungan PPh 21 akan memudahkan rutinitas bulanan berjalan lancar. Mari simak ulasan mengenai PPh pasal 21 selengkapnya.

Pengertian PPh 21

perhitungan pph 21 - tulisan tax di atas tumpukan uang koin

Uraian berikut akan menjelaskan hal umum terkait PPh pasal 21.

Definisi

Mengacu pada pungutan wajib yang diatur oleh pemerintah sesuai aturan perundang-undangan. Sumber pemotongan adalah pendapatan individu, bisa berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lain. Pengertian ini jelas menunjukkan bahwa PPh pasal 21 adalah wajib pajak perseorangan.

Perhitungan PPh 21: Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, dasar pengenaan pajak diberlakukan kepada:

  1. Penerima Penghasilan Kena Pajak atau PKP, yaitu pegawai tetap, penerima pensiun rutin, pegawai tidak tetap (penghasilan per bulan di atas Rp4,5 juta), serta bukan pegawai (pekerja lepas) yang memperoleh pendapatan terkait pemberian jasa.
  2. Individu yang memperoleh pendapat di atas Rp450.000 per hari, berlaku untuk pegawai tidak tetap maupun tenaga lepas.
  3. Bukan pegawai yang memperoleh imbalan tidak berkesinambungan, dengan pengenaan sebesar 50% dari penghasilan bruto.

Dasar pengenaan pajak juga diterapkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berarti, pemberlakuan PPh tidak diaplikasikan mentah sesuai tarif, tetapi harus dikurangi PTKP dahulu.

Di sisi lain, ada beberapa komponen yang perlu Anda perhatikan saat melakukan perhitungan PPh 21, yaitu:

  1. Tunjangan

Diartikan sebagai jumlah yang rutin diperoleh wajib pajak perorangan dalam periode tertentu. Termasuk dalam komponen ini adalah tunjangan istri, anak, transportasi, komunikasi, dst. Komponen tunjangan harus dihitung pertama kali bersama gaji pokok untuk memperoleh penghasilan bruto.

  • Biaya jabatan

Merujuk pada biaya guna memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan pegawai tanpa mempertimbangkan tingkat jabatan individu bersangkutan. Semua pegawai tetap dikenakan biaya ini dengan besar 5% dari penghasilan bruto dalam satu tahun.

  • BPJS Ketenagakerjaan

Peraturan saat ini mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan pegawai sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada empat program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Besaran masing-masing komponen tergantung pada tingkatan mana perusahaan mengikutsertakan pegawainya. Biasanya rata-rata berkisar 0,24% hingga 1,74% dari penghasilan.

Dalam perhitungan PPh 21, iuran BPJS berikut berperan sebagai komponen pengurang total gaji, yaitu JHT, JP, tunjangan hari tua, dan iuran pensiun. Sementara itu, JKK dan JK ditanggung perusahaan dan dapat ditambahkan dalam perhitungan penghasilan bruto.

  • BPJS Kesehatan

Perhitungannya mirip BPJS Ketenagakerjaan dengan besar iuran 5% dari gaji bulanan pegawai. Untuk ketentuan 4% yang ditanggung perusahaan harus dihitung di awal sebelum dikurangi objek pajak lain. Sementara itu, sisa 1% jadi tanggungan pegawai dan berfungsi sebagai komponen pengurang penghasilan.

  • Penghasilan yang bersifat tidak rutin

Biasanya berupa upah berbentuk THR, bonus, maupun upah lembur. Perhitungan THR dan penghasilan lain yang tidak rutin bisa sedikit berbeda tergantung situasi pegawai masing-masing.

Perhitungan PPh 21: Tarif Pembayaran yang Berlaku

perhitungan pph 21 - kalkulator di atas tumpukan uang koin

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2008 pasal 17, Direktorat Jenderal Pajak mengatur lapisan tarif pembayaran PPh 21 yang dikenakan terhadap wajib pajak dan berlaku progresif.

Besar Penghasilan per Tahun (Rp)Tarif Pembayaran Pajak
≤50 juta5%
50 juta – 250 juta15%
250 juta – 500 juta25%
≥500 juta30%
Bentuk usaha tetap28% (tarif flat)

Sementara itu, perhitungan PPh pasal 21 juga disesuaikan dengan tarif PTKP yang tengah berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1, besaran PTKP diuraikan berikut.

Besar PTKP (Rp)Berlaku pada
54 jutaWP orang pribadi
4,5 jutaTambahan bagi WP yang menikah
54 juta tambahanSeorang istri yang penghasilannya digabung suami
4,5 juta tambahanTiap anggota keluarga yang jadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang per keluarga

Perhitungan PPh 21: Metode Perhitungan yang Dipakai

Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur perhitungan PPH21 sedemikian rupa. Namun, setiap perusahaan ternyata menerapkan metode tersendiri sesuai besaran gaji bersih maupun tunjangan pajak yang diperoleh pegawai. Secara umum, ada tiga metode perhitungan yang dipakai.

Metode Neto

Dalam metode ini, perusahaan menanggung pajak pegawai sehingga pegawai menerima gaji bersih. Dari sisi pegawai, metode netomemang tampak menguntungkan. Namun, perusahaan jadi mengeluarkan biaya lebih besar daripada perhitungan awal. Di sisi lain, jika hendak merencanakan kenaikan gaji, persentase kenaikan gaji yang dihitung harus berdasar pada total take home pay pegawai.

Metode Gross

Pemotongan pajak diberlakukan langsung pada penghasilan pegawai. Dengan kata lain, pegawai menanggung sendiri besaran pajak penghasilannya. Perhitungan PPh 21 demikian dipandang sebagai win-win solution bagi pegawai maupun perusahaan. Karena pegawai menanggung pajak sendiri, penghasilan bruto pun tidak terpengaruh PTKP. Sementara itu, perusahaan tidak usah pusing mengeluarkan biaya lebih.

Metode Gross Up

Metode ini memberlakukan pemberian tunjangan pajak kepada pegawai. Jumlah tunjangan pajak sama besar dengan jumlah pajak yang seharusnya dipotong dari gaji pegawai. Secara teknis, metode gross up jauh lebih rumit. Sebagai informasi, penghitungan tunjangan pajak mengikuti besaran PKP dengan memperhatikan formula lapisan PKP.

PPh 21: Contoh Perhitungan Pajak

perhitungan pph 21 - lembaran kertas form pajak di atas meja

Secara sederhana, rumus perhitungan PPh 21 dapat ditulis demikian.

Penghasilan bruto = gaji + jaminan yang diberikan perusahaan
Penghasilan neto = penghasilan bruto – (biaya jabatan + iuran tanggungan pegawai)
PPh 21 = tarif pajak x (penghasilan – pengurang)

Sekarang mari kita simak beberapa contoh perhitungan pajak.

Pegawai Tetap

perhitungan pph 21 - seorang karyawan sedang menelepon sambil duduk di ruangan kerjanya

Andi saat ini berstatus sebagai pegawai tetap perusahaan PT XYZ, menikah tanpa anak, dan mendapat gaji Rp7.000.000.

PT XYZ mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (0,5% dari gaji), dan premi Jaminan Kematian (0,3% dari gaji). Perusahaan juga menanggung JHT senilai 3,7% dari gaji pegawai dan mengikutkan pegawainya program pensiun senilai Rp200.000 per bulan.

Sementara itu, Andi membayar iuran JHT 2% gaji dan iuran pensiun Rp100.000 per bulan. Pada bulan Juli, Andi hanya memperoleh gaji saja sehingga besaran pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan adalah:

GajiRp. 7.000.000
Premi JKKRp. 35.000
Premi JKRp. 21.000
Penghasilan bruto (PB)Rp. 7.056.000
Pengurangan
– Biaya jabatan 5% x PBRp. 352.800
– Iuran pensiunRp. 100.000
– Iuran JHTRp. 140.000
Rp. (592.800)
Penghasilan neto sebulanRp. 6.463.200
Penghasilan neto setahunRp. 77.558.400
PTKP
– Wajib pajak pribadiRp.54.000.000
– Tambahan (menikah)Rp. 4.500.000
Rp. (58.500.000)
PKP setahunRp. 19.058.400
PPh pasal 21 terutang5% x Rp. 19.058.400Rp. 959.920
PPh pasal 21 bulan juliRp. 959.920 : 12Rp. 79.410

Pegawai Tanpa NPWP

Perlu diketahui, besaran tarif PPh tanpa NPWP adalah tarif PPh yang berlaku dikalikan 120%. Begini perhitungannya.

Geri adalah pegawai PT ABC, belum memiliki NPWP, status lajang tanpa tanggungan (PTKP TK/0). Gaji dan tunjangan Rp7.000.000, serta iuran pensiun Rp100.000. Maka pajak penghasilan pasal 21 yang harus ditanggung Geri sebagai berikut.

GajiRp. 7.000.000
Penghasilan bruto (PB)Rp. 7.000.000
Pengurangan
– Biaya jabatan 5% x PBRp. 350.000
– Iuran pensiunRp. 100.000
Rp. (450.000)
Penghasilan neto sebulanRp. 6.550.000
Penghasilan neto setahunRp. 78.600.000
PTKP
– Wajib pajak pribadiRp. 54.000.000
Rp. (54.000.000)
PKP setahunRp. 24.600.000
PPh pasal 21 terutang
tanpa NPWP setahun
120% x 5% x Rp. 24.600.000Rp. 1.476.000
PPh pasal 21 terutang
per bulan
Rp. 1.476.000 : 12Rp. 123.000

Pegawai yang Bergabung di Tengah Tahun Berjalan

Ada pegawai Anda baru mulai bekerja di tengah tahun berjalan? Begini perhitunganyang benar.

Artha (belum menikah, PTKP TK/0) bekerja di PT DEF bulan Januari-Juni. Perusahaan membayar gajinya Rp10.000.000 per bulan. Artha harus membayar iuran pensiun Rp250.000. PT DEF memakai metode gross untuk menghitung pajak penghasilan pegawai.

Pada bulan Juli ia pindah bekerja ke PT GHI dengan gaji Rp13.000.000 dan menanggung iuran pensiun serupa. PT GHI memberlakukan perhitungan pajak dengan metode gross up dengan memberi tunjangan pajak.

Maka, begini perhitungan PPh pasal 21 Artha pada tahun 2019.

Perhitungan pajak penghasilan Artha di PT DEF (Januari-Juni) dengan metode gross.

Gaji pokokRp. 10.000.000
– Biaya jabatan 5%Rp. 500.000
– Iuran pensiunRp. 250.000
Rp. (750.000)
Penghasilan neto sebulanRp. 9.250.000
Penghasilan neto 6 bulanRp. 55.500.000
Penghasilan neto 1 tahunRp. 111.000.000
PTKP wajib pajak pribadiRp. (54.000.000)
PKPRp. 57.000.000
PPh 1 tahun5% x Rp. 57.000.000Rp. 2.850.000
PPh pasal 21 terutang 6 bulanRp. 1.425.000
PPh telah dipotong & dilunasi
PT. DEF
Rp. (1.425.000)
PPh pasal 21 belum dipotongNihil

Perhitungan pajak penghasilan Artha di PT GHI (Juli-Desember) dengan metode gross up.

Besaran Tunjangan Pajak

Gaji pokok setahun12 x Rp. 13.000.000Rp. 156.000.000
– Biaya jabatan setahunRp. 7.800.000
– Iuran pensiun setahunRp. 3.000.000
Rp. (10.800.000)
Penghasilan neto setahunRp. 145.200.000
PTKP TK/0Rp. (54.000.000)
PKP setahunRp. 91.200.000

PKP setahun di atas Rp47.500.000 maka berlaku lapisan kedua dengan perhitungan berikut.

Tunjangan pajak penghasilan pasal 21:

(Rp91.200.000 – Rp47.500.000) x 15/85 + Rp2.500.000 = Rp10.211.764

Besaran tunjangan pajak per bulan yang diterima Artha:

Rp10.211.764 : 12 = Rp850.980

Sekarang, kita masukkan ke dalam penghitungan PPh 21 untuk Artha di PT GHI.

Gaji pokokRp. 13.000.000
Tunjangan pokokRp. 850.980
Penghasilan brutoRp. 13.850.980
– Biaya jabatan 5%Rp. 650.000
– Iuran pensiunRp. 250.000
Rp. (900.000)
Penghasilan neto sebulanRp. 12.950.980
Penghasilan neto 6 bulanRp. 77.705.880
Penghasilan neto 1 tahunRp. 155.411.760
PTKP wajib pajak pribadiRp. (54.000.000)
PKPRp. 101.411.760
PPh 1 tahun
5% x Rp. 50.000.000
15% x Rp. 51.411.760

Rp. 2.500.000
Rp. 7.711.764
PPh pasal 21 terutang setahunRp. 10.211.764
PPh pasal 21 terutang sebulanRp. 850.980
PPh pasal 21 terutang 6 bulanRp. 5.105.880
PPh telah dipotong & dilunasi
PT. GHI
Rp. (5.105.880)
PPh pasal 21 belum dipotongNihil

Bisa disimpulkan bahwa PT GHI memberi tunjangan pajak kepada Artha senilai Rp850.980 sehingga perusahaan membayar gaji Artha senilai Rp13.850.980.

Pegawai Kontrak

Rasid adalah pegawai belum menikah. Ia diterima bekerja sebagai pegawai di PT XYZ sebagai penjahit pakaian berstatus kontrak. Bayarannya senilai Rp150.000 per jumlah pakaian yang bisa diselesaikan. Pada satu minggu (6 hari kerja), Rasid bisa menuntaskan 20 buah pakaian dengan total upah Rp3.000.000.

PPh pasal 21 yang ditanggung menjadi:

Upah per hariRp. 3.000.000/6Rp. 500.000
Upah di atas Rp. 450.000Rp. 500.000 – Rp. 450.000Rp. 50.000
PPh 21 terutang6 x (5% x Rp. 50.000)Rp. 15.000

Perhitungan THR

Perhitungan THR diberlakukan satu tahun sekali karena tergolong penghasilan tidak rutin dalam bentuk non-upah. Besaran potongan PPh berbeda tiap pegawai karena tergantung pada besar objek pajak dan NPWP. Prinsip perhitungan THR adalah hitung dulu pajak atas penghasilan lalu dikurangi pajak atas upah.

Contoh, Heri bekerja sebagai pegawai di PT XYZ dengan gaji Rp7.000.000 per bulan. Ia berstatus menikah, istri tidak bekerja, dan punya dua anak. Mendekati hari raya, ia memperoleh THR sebesar satu bulan gaji Rp7.000.000. Maka, perhitungan THR Heri adalah sebagai berikut.

Pajak atas penghasilan satu tahun (gaji)

Gaji pokok setahun12 x Rp. 7.000.000Rp. 84.000.000
– Biaya jabatan setahunRp. (4.200.000)
Penghasilan neto setahunRp. 79.800.000
PTKP K/2Rp. (67.500.000)
PKP setahunRp. 12.300.000
PPh pasal 21 (gaji) terutang
setahun
5% x Rp. 12.300.000Rp. 615.000

Pajak atas penghasilan satu tahun (gaji dan THR)

Gaji pokok setahun12 x Rp. 7.000.000Rp. 84.000.000
THRRp. 7.000.000
Penghasilan brutoRp. 91.000.000
– Biaya jabatan setahunRp. (4.550.000)
Penghasilan neto setahunRp. 86.450.000
PTKP K/2Rp. (67.500.000)
PKP setahunRp. 18.950.000
PPh pasal 21 terutang setahunRp. 947.500

Maka, perhitungan THR akan memperoleh hasil pajak penghasilan pasal 21 senilai:

PPh terutang setahun – pajak atas gaji = Rp947.500 – Rp615.000 = Rp332.500

Perhitungan PPh 21: Kesalahan yang Sering Terjadi

Ada dua faktor yang perlu diperhatikan sebelum menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pertama, faktor subjektif berupa kepemilikan NPWP, status PTKP, jumlah tanggungan, masa kerja, serta hal lain terkait pengenaan pajak itu. Kedua, faktor objektif yakni apakah penghasilan itu rutin diterima tiap bulan atau tidak.

Mengingat situasi tiap perusahaan berbeda, maka implementasi perhitungan pajak pun bisa berbeda-beda. Tak heran jika sering ditemui kesalahan perhitungan sebagai berikut.

Salah menentukan status PTKP

PTKP menyesuaikan dengan status pegawai wajib pajak. Perhitungan PTKP pegawai yang sudah menikah, belum menikah, dan punya tanggungan keluarga (maksimal 3 orang) jelas berbeda. Salah perhitungan PTKP dapat merugikan pegawai karena memperoleh take home pay lebih kecil maupun perusahaan yang harus lebih bayar.

Komponen penghasilan tidak melalui pemotongan pajak

Kesalahan ini kerap muncul karena perusahaan tidak memotong pajak atas penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai. HRD harus cermat menyiapkan pembayaran berikut, yaitu THR, insentif atau bonus penjualan, gratifikasi, uang lembur, jasa produksi, ataupun imbalan lain selain penghasilan rutin.

Solusi Perhitungan Pajak Tepat dan Akurat

Happy Young Beautiful Woman Using Laptop, Indoors; Shutterstock ID 132478805; PO: aol; Job: production; Client: drone

Lupakan repotnya melakukan perhitungan PPh 21 dengan memakai software OPTIMUM Payroll & HR Management System. Software ini punya fitur khusus untuk menghitung PPh 21 dengan metode neto, gross, dan gross up. Bahkan, Anda dapat menghitung pajak penghasilan dengan penyesuaian variabel menurut kebutuhan perusahaan. Misalnya, apakah bonus, THR, maupun pesangon sudah masuk PPh atau tidak.

Tertarik mencobanya? Kami menyediakan paket GRATIS maksimal 5 karyawan. Yuk, daftarkan perusahaan atau UMKM Anda untuk mencoba efektivitas software payroll kami sekarang juga!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments